Penulis: Sunaji & Hasan Basri

Desa Ambulu yang terletak di ujung timur Cirebon mempunyai luas 1.210 hektar. Saat ini menghadapi tekanan geografis yang kian nyata. Meski tidak sepopuler Prapag Lor atau Karangdempel (desa di perbatasan Jawa Tengah) dalam sorotan bencana rob, Ambulu menyimpan potensi kerentanan serius akibat pergeseran garis pantai dan ancaman banjir rob yang terus meningkat.

Peta komparatif (Photo Utama: Citra Satelit) tahun 1994 dan 2024 yang disusun oleh tim University of Birmingham menegaskan skala perubahan tersebut. Garis pantai lama (1994), ditandai dengan warna merah muda, kini telah digantikan oleh garis pantai baru (2024) yang berwarna hijau, menunjukkan abrasi yang secara perlahan namun pasti telah memakan daratan. Ambulu mungkin belum tenggelam, perlahan tapi pasti wilayahnya jelas telah tergerus.

Data ketinggian banjir dari peta tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah Ambulu berada di zona genangan 31–50 cm (kuning muda), dan sebagian kecil lainnya di kisaran 1–20 cm (hijau muda). Artinya, banjir rob dan limpasan air sungai bukanlah fenomena luar biasa di desa ini. Banjir terjadi secara rutin dan mengganggu aktivitas warga, terutama petani tambak.

Jika dibandingkan dengan desa tetangga seperti Prapag Lor yang banjirnya bisa mencapai lebih dari 50 cm, Ambulu tampak “relatif aman”. Namun label “relatif” ini menyesatkan jika dijadikan dalih untuk menunda mitigasi. Ketika abrasi terus terjadi dan sistem drainase belum diperkuat, satu musim pasang ekstrem saja bisa mengubah status “aman” menjadi “darurat”. Ini sudah terbukti pada siklus air pasang pada hari-hari yang terjadi sekarang.

Peta juga menunjukkan keberadaan jaringan sungai aktif di wilayah Ambulu (garis biru), yang bila tidak dikendalikan dengan sistem drainase yang memadai, akan memperburuk genangan saat musim hujan atau ketika rob datang. Desa ini sedang diuji, apakah bisa bergerak dari status "relatif aman" menuju "tangguh", atau justru menunggu hingga kerusakan terjadi lebih parah? Abrasi bukan sekadar isu geologi, tapi juga ekonomi, sosial, dan ekologi.

Sudah saatnya pemerintah membaca peta Ambulu dengan lebih cermat, bukan hanya sebagai dokumen teknis, tetapi sebagai alarm dini. Penguatan infrastruktur air, konservasi pesisir, dan tata ruang adaptif harus dijadikan prioritas. Jika tidak, Ambulu bisa jadi hanya selangkah lagi dari kehilangan identitasnya sebagai desa pesisir yang produktif.

Menolak Hilang dari Peta, Perlawanan Desa Ambulu di Tengah Rob yang Mengamuk

Lebih dari lima tahun terakhir, warga Desa Ambulu di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, hidup berdampingan dengan kenyataan pahit, air laut yang naik ke pekarangan rumah mereka bukan lagi kejadian langka, tapi agenda bulanan. Rob, banjir pesisir yang datang tanpa hujan, mengendap di jalanan, meresap ke sawah, dan pelan-pelan merusak apa yang dibangun warga bertahun-tahun.

Menurut Kuwu Ambulu Sunaji, kenaikan ketinggian permukanaan air laut diperkirakan sudah mencapai 8–10 cm per tahun. Kenaikan ini mungkin terlihat kecil, tapi jika datang terus-menerus, dari tahun ke tahun, bahkan di titik yang sama, maka itu bukan sekadar banjir, melainkan peringatan dini tentang eksistensi satu desa yang terancam hilang.

Penanganan banjir sudah pernah dimulai. Tahun 2021, Pemerintah Desa mengusulkan ke Kementerian PUPR melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan kabupaten, turun tangan dengan program Penataan Kawasan. Sungai Bulu yang hulunya berada ditengah pemukiman direvitalisasi, got dibenahi. Kawasan padat yang sudah dipetakan oleh Pemdes Ambulu sebagai kawasan rawan banjir, blok Manis dan blok Pahing ditata ulang. Pendekatan teknis itu cukup membantu mengatasi banjir di kanan kiri sungai.

Masalah baru muncul dalam tiga tahun terakhir, ternyata air rob justru menyelinap dari sisi barat dan timur permukiman, area yang luput dari peta proyek. Pemerintah desa Ambulu bergerak dan memikirkan ulang. Mereka menyampaikan laporan resmi ke Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimancis.

Sumber masalahnya banyak tambak yang terbengkalai karena tanggulnya jebol diterjang banjir. Efek domino tidak adanya tanggul tambak dan sungai menyebabkan air masuk pemukiman tanpa hambatan. Dan salah satu anak sungai yang tanggulnya hilang sama sekali, sebut saja sungai Marjo yang membentang dari barat ke timur, setiap ada rob airnya mengalir deras ke pemukiman.

Pada pertengahan 2024 BBWS Cimancis menindaklanjuti laporan tersebut dan membangun tanggul beton sepanjang -/+ 70 meter dari total kebutuhan 1,2 kilometer. Secara simbolik negara memang hadir, tetapi jelas jauh dari cukup. BBWS menyebut pembangunan akan dilanjutkan pada 2025, tapi rencana itu runtuh akibat efisiensi anggaran pusat. Program ditunda dan Ambulu kembali harus berjibaku sendiri.

Tak tinggal diam, Pemerintah Desa Ambulu memutuskan menggunakan anggaran sendiri untuk meneruskan pembangunan tanggul. Setelah tanggul tanah 1,2 kilometer selesai dikerjakan, sumber masalah sedikit tertangani. Saat rob datang, alirannya tertahan masuk ke pemukiman. Hasilnya langsung terasa genangan berkurang. Ini baru menyelesaikan masalah pemukiman di sebelah timur Ambulu, belum menyentuh pemukiman sebelah barat.

Kebahagiaan masyarakat Ambulu hanya berlangsung beberapa bulan. Kembali wilayah Ambulu terkena banjir rob. Tanggul tanah yang baru dibuat tidak kuat menahan luapan air laut. Sikus air pasang kali ini terbesar sepanjang sejarah. -/+ 70% pemukiman terendam air laut sampai kantor balai desa pun terdampak banjir. Banjir rob yang sudah berlangsung lebih dari sebulan telah melumpuhkan ekonomi masyarakat dan pranata sosial desa Ambulu. 

Prediksi sederhana, jika kenaikan air laut terus bertambah 8–10 cm per tahun, maka dalam 10 tahun ke depan, Ambulu akan rata dengan air. Anggaran Dana Desa tidak akan cukup menahan fenomena banjir rob. Butuh intervensi lintas sektor, terutama BBWS. Tapi lembaga ini menangani ratusan sungai, ratusan desa. Dan Ambulu bukan satu-satunya desa yang mengalami krisis akibat perubahan iklim.

Mengelola Potensi Desa untuk menarik perhatian

Di tengah jalan buntu itu, Pemerintah Desa mengubah strategi. Mereka tidak lagi hanya mengetuk pintu Kemen PU, tapi mencoba pendekatan baru, mendorong potensi lokal sebagai daya tawar. Ambulu punya satu aset yaitu garam yang harus diekplorasi sebagai posisi tawar. Kalau dulu Ambulu punya bandeng, sekarang harus punya garam sebagai komoditas ketahanan pangan. Dan garam adalah produk unggulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Delegasi Ambulu bersama ikatan alumni ITB mempresentasikan proposal ke KKP pada 9 dan 22 Januari 2025. Mereka tidak datang membawa permintaan, tapi membawa tawaran, menjadikan Ambulu sebagai model produksi garam rakyat. Ini adalah upaya pemerintah desa dalam melindungi segenap bangsa (dari banjir dan rawan pangan), sesuai amanat pembukaan UUD 1945.

Respons KKP cukup positif. Mereka akan merekomendasikan ke Kementerian PU agar sungai di Ambulu direvitalisasi. Jika garam dianggap komoditas strategis (ketahanan pangan), maka untuk menunjang produksinya infrastruktur penunjang harus dibangun. Tapi sejauh ini semua masih di atas meja, belum ada alat berat yang turun, belum ada dana cair, pemerintah desa Ambulu masih menunggu!

Sebagai bukti keseriusan, Pemerintah Desa Ambulu sudah membuka lahan tidur bengkok 11 hektare menjadi lahan budi daya garam. Letaknya di sebelah timur Ambulu - berbatasan dengan desa Kalisari. Proyek percontohan garam akan diproduksi oleh desa melalui BUMDes. Jika berhasil, BUMDes siap menyewa tanah warga untuk memperluas wilayah produksi yang luasnya bisa ratusan hektar.

Namun demikian, Ambulu sebelah timur bukan satu-satunya masalah. Bagian barat Ambulu menyimpan kompleksitas lebih besar, lebih banyak anak sungai, lebih banyak pintu air dan risiko banjir yang tetap nyata. Walaupun sisi barat Ambulu robnya tidak setinggi bagian timur Ambulu, tapi bukan berarti tidak akan menjadi masalah di kemudian hari.

Banjir rob bukan hanya urusan teknis, tapi juga politis. Soal siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya anggaran, dan siapa yang benar-benar mendengarkan suara dari pinggiran. Benar-benar semua sektor Pemerintahan harus saling memikul.

Ambulu hari ini adalah cermin dari banyak desa pesisir di Indonesia. Mereka akan tenggelam secara perlahan, harus mempunyai semangat berjuang yang tinggi, dan dipaksa kreatif agar tetap eksis di radar peta. Mereka tidak hanya butuh tanggul, tapi juga pengakuan. Bahwa desa bisa berpikir, bisa menyusun strategi, bisa bicara di meja yang sama, selama negara bersedia membuka telinga. [ ]