Penulis: Hasan Basri

Ambulu — Kamis 26 Juni 2025.  Belum juga ada suara dipelantang, halaman sudah hidup. Anak-anak berdandan semangat, ada yang pakai topeng (Tari Topeng), ada yang siap kuda-kudaan (Kuda Lumping). Musik muncul tiba-tiba, seperti tahu waktunya. Sintren pun ikut bergoyang, diikuti tepuk tangan pelan yang merambat dari barisan kursi plastik.

Warga sudah duduk sejak pagi masih sejuk. Di sisi lain, aparat desa berdiri lengkap—seragam rapih, peci sedikit miring, wajah siap senyum. Mereka tak hanya datang, mereka bagian dari gerakan: mengatur barisan, menyebut nama pelan-pelan, dan sesekali mengangguk sebagai tanda mulai.

PKBM Maju Jaya Ambulu hari itu melepas 80 warga belajar angkatan Tahun 2024-2025: 7 dari Paket A, 32 dari Paket B, dan 41 dari Paket C. Satu per satu maju ke panggung, menerima ijazah dan medali dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Camat Losari dan Kuwu Ambulu juga hadir, tanpa jarak, kadang ikut tepuk tangan, kadang berbincang ringan dengan warga.

Inisiatif Pendidikan NonFormal dari Tahun 2019

Tak cuma bangun jalan, Ambulu bangun akses ilmu. Di Desa Ambulu, Losari, Cirebon, pembangunan tidak semata tentang rabat beton dan plesteran saluran. Ada yang lebih mendasar dari itu: membangun manusia. Sejak 2019, seluruh lembaga desa diwajibkan punya latar pendidikan minimal setara SMP. Bukan kebijakan simbolik. Tapi pondasi.

“Kami sudah menetapkan sejak 2019 bahwa seluruh perangkat atau lembaga desa minimal harus lulus setara SMP,” kata Kuwu Ambulu, Sunaji, membuka dalam sambutan di acara pelepasan siswa-siswi PKBM Maju Jaya Ambulu.

 Awalnya, Ambulu hanya bisa mengundang PKBM dari luar desa. Tiap tahun, jumlah peserta dari Ambulu selalu yang terbanyak. “Lulusan pertama dari PKBM luar itu tahun 2021 ada 51 orang,” ujar Sunaji. “Karena tiap tahun Ambulu kirim siswa paling banyak, saya usulkan supaya bikin PKBM sendiri di desa.” Lahirlah PKBM Maju Jaya, yang kini berdiri bukan hanya sebagai lembaga belajar, tapi simbol perubahan.

Dengan kehadiran PKBM sendiri, warga yang selama ini terpinggir dari akses pendidikan bisa kembali duduk di bangku belajar. Dari petani, ibu rumah tangga, sampai pemuda yang ingin melengkapi syarat kerja. Semua disambut.

Menjawab Tantangan Industrialisasi

Pendirian PKBM Mau Jaya bukan semata soal akses. Kuwu Ambulu menyadari, desa yang sehat hari ini perlu bersiap untuk tantangan esok. Salah satunya, industrialisasi yang mulai menyentuh kawasan sekitar.

“Sekarang ini kawasan kita makin dekat dengan kawasan industri. Kita nggak bisa hanya jadi penonton. Dengan adanya PKBM Mau Jaya ini, kita sedang bersiap. Karena semua itu akan membutuhkan warga kita juga,” tegas Sunaji.

Di mata pemerintah desa, pendidikan bukan proyek jangka pendek. Ini investasi jangka panjang untuk memastikan warga Ambulu tak hanya jadi penonton saat mesin-mesin industri mulai berbunyi.

Subsidi Pendidikan, Belajar Tak Perlu Mahal

Komitmen desa tidak berhenti pada penyediaan tempat belajar. Pemerintah desa juga mengucurkan subsidi langsung bagi warga yang mengikuti program paket A, B dan C di PKBM Maju Jaya. Ada 127 dari 184 Siswa-siswi yang terdaftar PKBM Maju Jaya Ambulu yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah Desa Ambulu.  Angkanya mungkin tampak kecil, tapi dampaknya besar.

“Desa subsidi Rp10 ribu per bulan untuk paket A, Rp12,500 ribu untuk paket B, dan 15 ribu untuk paket C” terang Sunaji. “Untuk warga Ambulu digratiskan, sedangkan di luar Ambulu tergantung pengelolanya.”

Langkah ini sengaja diambil agar tak ada alasan ekonomi yang menghalangi niat belajar. Pendidikan harus bisa diakses tanpa menambah beban. Terutama bagi mereka yang sejak lama terputus dari sistem formal.

Capaian dan Harapan Menuju Era Industri

Hingga 2024, PKBM Mau Jaya telah mencetak banyak lulusan, termasuk dari wilayah pesisir yang selama ini dikenal sulit dijangkau oleh layanan pendidikan. Hal ini bukan sekadar angka, tapi representasi perubahan nyata.

“Di salah satu desa di pinggir pantai, bisa meluluskan banyak siswa. Ini jadi bukti, harapan kami warga Ambulu tidak ketinggalan ketika nanti menghadapi era industri,” ungkap Sunaji.

Kisah ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan mustahil, bahkan di titik-titik yang sebelumnya dianggap sulit disentuh. Dan bagi Ambulu, capaian ini bukan akhir, tapi awal untuk membuktikan bahwa desa kecil pun bisa besar ketika warganya dibekali ilmu.

PKBM Jadi Ujung Tombak Pendidikan Alternatif di Desa

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menegaskan peran penting PKBM sebagai garda terdepan dalam menjangkau anak-anak yang terputus dari pendidikan formal. “Ujung tombaknya adalah PKBM. Anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan formal, kita tarik semuanya ke PKBM,” ujarnya.

Banyak dari mereka berasal dari keluarga nelayan yang menghadapi kendala biaya dan waktu. “Tidak apa-apa ikut nelayan, tapi sekolahnya harus,” lanjutnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas, meskipun dengan jalur alternatif.

Pendidikan Setara SMP Jadi Standar Minimum Masa Depan

Kepala Dinas juga menyoroti pentingnya jenjang pendidikan minimal setara SMP untuk menghadapi tantangan zaman. “Perkembangan ke depan tidak bisa hanya mengandalkan ijazah SD. Ijazah itu tidak bisa mendampingi hidup di masa depan. Minimal jenjang SMP,” tegasnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Kuwu Ambulu yang telah mengalokasikan anggaran desa (APBDes) untuk mendukung siswa Paket A, B, dan C. Ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah desa terhadap pendidikan warganya.

Semangat Belajar Tak Terbatas Usia, Peserta 66 Tahun Jadi Teladan

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekaguman atas semangat belajar para peserta PKBM, termasuk mereka yang sudah lanjut usia. Berdasarkan laporan dari Kepala PKBM Maju Jaya, ada warga berusia 66 tahun yang tetap antusias mengikuti proses belajar. “Usia yang cukup sepuh, tapi masih mau belajar. Kami sangat mengapresiasi ini,” katanya.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa belajar tak mengenal batas usia dan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan perubahan di segala tahap kehidupan.

Dari Simbol ke Gerakan

Apa yang dilakukan Desa Ambulu bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah gerakan sosial yang perlahan mengubah cara pandang warga terhadap pendidikan. Bahwa belajar bukan hanya milik anak-anak, tapi juga hak orang dewasa. Bahwa ijazah bukan sekadar kertas, tapi kunci membuka peluang baru.

Di banyak tempat, PKBM masih dianggap pelengkap. Di Ambulu, justru jadi ujung tombak. Dan itu semua dimulai dari satu keputusan kecil di balai desa: menganggap pendidikan sebagai urusan bersama, bukan tanggung jawab individu semata. [ ]